Kerusakan ekosistem mangrove di berbagai wilayah Indonesia kembali menjadi sorotan setelah serangkaian bencana banjir bandang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir. Degradasi ekosistem penyangga, termasuk mangrove, dinilai turut memperbesar risiko bencana hidrometeorologi yang kian sering terjadi akibat perubahan iklim.
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), kondisi mangrove juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Peta Mangrove Nasional 2021 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Babel memiliki sekitar 24.573 hektare kawasan mangrove. Namun, sekitar 5.433 hektare di antaranya tercatat dalam kondisi terdegradasi atau rusak, terutama akibat aktivitas penambangan timah, konversi lahan pesisir, serta tekanan pembangunan.
Mangrove dikenal sebagai ekosistem dengan kemampuan menyimpan karbon yang sangat tinggi, bahkan hingga beberapa kali lipat dibandingkan hutan daratan. Ketika mangrove rusak, karbon yang tersimpan di dalam tanah berpotensi terlepas ke atmosfer dan memperburuk krisis iklim global.
Kerusakan Mangrove dan Kaitannya dengan Bencana Nasional
Gelombang banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menelan korban jiwa, merusak ribuan rumah, serta memutus sejumlah jalur transportasi. Selain faktor cuaca ekstrem, kerusakan ekosistem hulu dan hilir dinilai memperbesar dampak bencana yang terjadi.
Ketika kawasan hulu kehilangan tutupan hutan, debit air meningkat secara signifikan. Pada saat yang sama, kerusakan ekosistem pesisir, termasuk mangrove, menghilangkan fungsi alami penahan air. Kondisi ini membuat air mengalir tanpa kendali dan memperparah banjir di wilayah hilir.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada ekosistem mangrove untuk menjaga stabilitas wilayah pesisir. Akar mangrove mampu meredam gelombang, menahan sedimen, dan mengurangi abrasi. Hilangnya fungsi ini menjadikan kawasan pesisir semakin rentan terhadap banjir rob, kenaikan muka air laut, dan badai.
Bangka Belitung Menghadapi Ancaman Serius
Di Bangka Belitung, ancaman kerusakan pesisir telah terlihat nyata. Sejumlah wilayah pesisir di Belitung Timur, Sungailiat, Mendo Barat, dan Toboali dilaporkan mengalami abrasi tahunan yang menggerus daratan. Dalam beberapa kasus, garis pantai bahkan dilaporkan mundur hingga belasan meter dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Kerusakan mangrove juga berdampak langsung terhadap sektor perikanan lokal. Mangrove merupakan habitat penting bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting, terutama sebagai area pemijahan dan pembesaran. Menurunnya kualitas ekosistem ini berimplikasi pada berkurangnya hasil tangkapan nelayan pesisir.
Bencana di Sumatera Menjadi Peringatan Nasional
Banjir bandang di tiga provinsi Sumatera dinilai sebagai peringatan keras bagi seluruh daerah pesisir di Indonesia, termasuk Bangka Belitung. Tanpa pemulihan mangrove dan pengelolaan ruang pesisir yang ketat, risiko bencana diperkirakan akan terus meningkat.
Fenomena banjir bandang, abrasi, dan rob ekstrem berpotensi terjadi lebih sering seiring dengan perubahan iklim. Dalam konteks ini, mangrove memiliki peran strategis sebagai penyangga alami yang mampu menstabilkan wilayah pesisir dan mengurangi dampak bencana.
Urgensi Pemulihan dan Pengawasan Pesisir
Upaya pemulihan mangrove di kawasan yang rusak menjadi langkah mendesak yang perlu dipercepat. Selain rehabilitasi, pengawasan terhadap aktivitas penambangan dan alih fungsi lahan di wilayah pesisir juga perlu diperketat.
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove berbasis ekonomi berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga pesisir. Kerusakan mangrove bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat dan ketahanan wilayah pesisir Indonesia.